Semua Berita Advisory Audit & Asurans ESG & Keberlanjutan Perpajakan Regulasi Standar Akuntansi Arsip RSS Cari

Regulasi

58 artikel

Regulasi23 Sep 2026

Pabrik yang Mengambil Air Sungai dan yang Punya Sumur Berhadapan dengan Pemerintah Berbeda

Pajak Air Permukaan dipungut provinsi, Pajak Air Tanah dipungut kabupaten atau kota. Dua sumber air pada satu pabrik berarti dua Perda dan dua kas daerah.

Regulasi

Pabrik yang Mengambil Air Sungai dan yang Punya Sumur Berhadapan dengan Pemerintah Berbeda

Tujuh Puluh Persen Pajak Bahan Bakar Mengalir ke Kabupaten dan Kota

BBNKB Dibayar Sebelum Pendaftaran, dan Kendaraan Impor Punya Batas 12 Bulan

BPHTB Terutang Sejak PPJB Ditandatangani, dan Waris Punya Tanggalnya Sendiri

Cukai Minuman Berpemanis Disasar Semester II 2026 dan Tarifnya Belum Ditetapkan

Tiap Entitas Grup Mendaftar Sendiri sebagai Wajib Pajak GloBE, Tenggatnya Bulan Ini

Agrowisata, Pemancingan, dan Pusat Kebugaran Masuk Jasa Kesenian dan Hiburan

Kendaraan Berbasis Energi Terbarukan Dikecualikan Undang-Undang dari PKB dan BBNKB

Data Wajib Pajak Daerah Dirahasiakan, Termasuk oleh Tenaga Ahli yang Ditunjuk

Listrik dari Pembangkit Sendiri Bertarif Paling Tinggi 1,5%, Setengah dari Sumber Lain

Genset Berkapasitas Tertentu yang Tak Butuh Izin Dikecualikan dari PBJT Listrik

Opsen Dipungut Bersamaan dengan Pajaknya, Satu Pembayaran Dua Penerima

Menyewa Alat Berat Berarti Menguasainya, dan Itu yang Dipajaki

Sebagian Pajak Daerah Menunggu Tagihan, Sebagian Lagi Tidak Akan Pernah Ditagih

Pajak Karbon Seharusnya Berlaku April 2022 dan Sampai Kini Belum Dipungut

Pajak MBLB Dipungut Kabupaten, Opsennya Justru Dipungut Provinsi

Pajak Rokok Dipungut Bersama Cukai, Lalu Dibagi Menurut Jumlah Penduduk

Pemutihan Pajak Daerah Berpijak pada Pasal 101, dan Bisa Diberikan Tanpa Permohonan

Kawasan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Berada di Luar PBB-P2

Pajak Bahan Bakar Sudah Menempel di Harga Pompa, Armada Tidak Menyetor Apa Pun

Parkir Kantor untuk Karyawan Sendiri Dikecualikan, Selebihnya Tidak

Vila, Pondok Wisata, dan Glamping Masuk Daftar Jasa Perhotelan

Lima Objek PBJT, Satu Aturan Tempat Setor: di Mana Konsumsinya Terjadi

Pemerintah Daerah Dilarang Memungut Pajak di Luar Enam Belas Jenis Ini

PKB Berjalan 12 Bulan Sejak Tanggal Pendaftaran Tiap Kendaraan

Tarif Progresif PKB Mengikuti Pemiliknya, dan Armada Perusahaan Satu Pemilik

Kuasa Wajib Pajak Selain Konsultan dan Keluarga Kini Perlu Surat Keterangan Terdaftar

Perusahaan yang Berutang ke Bank Termasuk Pelapor dalam PP 43/2025

Pemerintah Pusat Dapat Mengubah Tarif Pajak Daerah, dan Perda Bisa Dibatalkan

Kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing Baru 37%, Sanksinya Bukan Kurungan

Reklame di Badan Kendaraan Dipungut di Daerah Tempat Usaha Terdaftar

Undang-Undang Mendefinisikan Restoran dari Meja, Kursi, dan Peralatan Makan

Retribusi Daerah Hanya Tiga Jenis, dan Sebagiannya Boleh Tidak Dipungut

Pajak Sarang Burung Walet Dihitung dari Harga Pasaran Umum Dikali Volume

Seluruh Pajak dan Retribusi Satu Daerah Ditetapkan dalam Satu Perda

Ke Mana Keberatan atas Ketetapan Pajak Daerah Diajukan?

Spa Keluar dari Tarif PBJT 40–75% Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Tarif Retribusi Ditinjau Tiap Tiga Tahun, dan Diubah Lewat Perkada

Bali Bebaskan Pokok PKB Tahun Ketiga, Jendelanya 9 September sampai 11 November 2026

Bali Menjalankan UU 1/2022 lewat Perda 1/2024 dan Pergub Pelaksananya

BPHTB Paling Tinggi 5%, dan Ia Muncul di Tengah Restrukturisasi

UU 1/2022 Mencabut UU Pajak Daerah Lama, Perda Tiap Daerah Menyusul

Jakarta Memungut Pajak Provinsi dan Kabupaten Sekaligus, Ini Dasarnya

Jawa Tengah Mengurangi Pokok PKB 5% sampai 31 Desember 2026

Jawa Tengah Menetapkan PKB dan BBNKB Kendaraan Listrik 0%, Berlaku Sejak Mei 2026

Metode Transfer Pricing Ditentukan dari Kesesuaiannya dengan Transaksi

Opsen PKB dan BBNKB 66%, Tambahan yang Muncul di Tagihan Kendaraan Perusahaan

Punya Sumur Sendiri? Pajak Air Tanah Tetap Berjalan

Papan Nama Toko Dikecualikan Undang-Undang, Sepanjang Ukurannya Sesuai Perkada

Punya Beberapa Properti di Satu Kota? NJOPTKP Hanya Diberikan Sekali

PBJT Jasa Hiburan Bertarif 40% sampai 75%, dan Itu Batas Bawahnya

Listrik yang Dihasilkan Sendiri Ikut Terutang PBJT, Ini Batas Tarifnya

Restoran dan Katering Memungut PBJT, Bukan Menanggungnya

Perjanjian Kredit Memuat Rasio Keuangan, Pengujiannya Memakai Laporan Audited

Tiga Pihak yang Boleh Ditunjuk Jadi Kuasa Wajib Pajak, dan Batasnya

LKPM Rutin Terlewat di Antara Kewajiban Pelaporan PMA

Pengadilan Pajak Beralih ke Mahkamah Agung, Apa yang Berubah bagi Wajib Pajak?

Utang Luar Negeri Memicu Kewajiban Lapor KPPK ke Bank Indonesia