Jawa Tengah Mengurangi Pokok PKB 5% sampai 31 Desember 2026
Pengurangan diberikan kepada kendaraan yang melakukan pembayaran. Syarat itu terdengar sepele sampai satu unit dalam armada terlewat dari daftar bayar.
Ringkasan Cepat
- Diktum KEDUA menetapkan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%, dengan sanksi administratif mengikuti pengenaan pokok tersebut.
- Pengurangan tunggakan pokok beserta sanksi administrasinya berlaku untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025.
- Diktum KETIGA menetapkan masa berlakunya 20 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 memberi pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran PKB. Dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pertanyaan pertama yang datang dari bagian umum biasanya sama: lima persen itu dihitung dari angka yang mana?
Lima persen dari pokok, dan sanksinya mengikuti
Diktum KEDUA menyebutnya berturut-turut. Pengurangan pokok PKB sebesar 5%. Sanksi administratif mengikuti pengenaan pokok tersebut. Pengurangan tunggakan pokok beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025. Dan keseluruhannya diberikan kepada kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB.
Butir kedua yang mudah terlewat dibaca. Karena sanksi mengikuti pokok yang sudah dikurangi, potongan lima persen itu menjalar ke perhitungan dendanya.
Butir terakhir menyebut syaratnya dengan kalimat yang pendek: kendaraan yang melakukan pembayaran. Pengurangan tidak datang sendiri ke kendaraan yang jatuh temponya lewat.
Keputusan ini menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
Tanggal surat edaran itu menjelaskan mengapa kebijakan semacam ini muncul di banyak provinsi pada tahun yang sama.
Masa pajak mulai 5 Januari 2025
Tanggal tersebut bukan tanggal acak. Ia hari berlakunya penuh ketentuan opsen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan sejak itulah tagihan kendaraan memuat komponen provinsi dan komponen kabupaten/kota sekaligus.
Rumusan diktum KEDUA huruf c membatasi pengurangan tunggakan pada masa pajak sejak tanggal itu. Tunggakan yang lebih tua berada di luar rumusannya.
Diktum KETIGA menetapkan masa berlakunya: 20 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Jendela sepuluh bulan itu longgar untuk satu kendaraan dan ketat untuk armada yang jatuh temponya tersebar sepanjang tahun.
Yang menyulitkan bukan besarnya potongan. Lima persen dari pokok PKB satu kendaraan niaga bukan angka yang mengubah anggaran siapa pun.
Yang berarti jumlahnya dikalikan unit, dan itu baru dapat dihitung kalau daftar kendaraannya ada. Perusahaan dengan lima puluh unit yang tidak punya daftar jatuh tempo terpusat hampir pasti melewatkan sebagian.
Daftar yang dibutuhkan pendek: nomor polisi, daerah pendaftaran, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran terakhir. Ditinjau sebulan sekali sudah memadai.
Kolom daerah pendaftaran ada di situ karena keputusan ini mengikat kendaraan yang terdaftar di Jawa Tengah. Armada yang tersebar lintas provinsi tunduk pada keputusan masing-masing daerah, dengan besaran dan jendela waktu yang berbeda-beda.
Menjelang akhir tahun, satu pemeriksaan tambahan sepadan dikerjakan: cocokkan daftar kendaraan dengan kartu aset tetap. Unit yang sudah dijual tanpa balik nama masih menimbulkan kewajiban, dan pengurangan apa pun tidak menolong kendaraan yang seharusnya sudah tidak tercatat atas nama perusahaan.
Pengurangan ini berumur sampai 31 Desember 2026, sedangkan daftar kendaraan yang rapi berguna setiap tahun sesudahnya.
Program serupa di provinsi lain dan cara membacanya: Bali bebaskan pokok PKB tahun ketiga.
Pertanyaan yang sering diajukan
Lima persen dari apa persisnya?
Dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi administratif kemudian mengikuti pengenaan pokok yang sudah dikurangi itu, sehingga pengurangannya terasa pada dua komponen meski angkanya ditetapkan pada satu.
Kendaraan kami menunggak sejak 2023. Apakah seluruhnya dikurangi?
Pengurangan tunggakan pokok beserta sanksi administrasinya disebut berlaku untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025. Masa pajak sebelum tanggal itu berada di luar rumusan tersebut, dan posisinya dipastikan ke Samsat sebelum rencana pembayaran disusun.