Utang Luar Negeri Memicu Kewajiban Lapor KPPK ke Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 beserta perubahannya mewajibkan setiap korporasi nonbank yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing menerapkan prinsip kehati-hatian, lalu melaporkan pemenuhannya secara berkala.

Kewajiban ini berada di irisan antara treasury, akuntansi, dan kepatuhan, sehingga sering tidak ada pemilik yang jelas. Treasury mengurus pinjamannya, akuntansi mencatat posisinya, kepatuhan mengurus perizinan, dan laporan yang menuntut ketiganya sekaligus jatuh ke celah di antaranya.

Ada penyebab lain yang lebih halus. Banyak perusahaan tidak menganggap dirinya punya utang luar negeri, karena yang ada di neraca pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi di luar negeri, sedangkan yang mereka bayangkan pinjaman bank asing. Dari sisi ketentuan, keduanya sama saja. Akibatnya perusahaan baru menyadari kewajiban ini ketika surat pemberitahuan datang, atau ketika uji tuntas oleh calon investor menemukan ketidakpatuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Dua catatan yang membuat perhitungannya keliru

Rasio lindung nilai dihitung untuk dua rentang jatuh tempo secara terpisah, bukan satu angka gabungan. Perusahaan yang menggabungkannya bisa tampak patuh padahal salah satu rentangnya tidak terpenuhi.

Transaksi lindung nilainya harus dilakukan dengan perbankan di Indonesia. Lindung nilai melalui bank induk di luar negeri tidak diperhitungkan, kecuali perjanjiannya dibuat sebelum ketentuan itu mulai berlaku.

Satu kelonggaran justru sering tidak diketahui: untuk pinjaman dari perusahaan induk atau yang dijamin induk, ketentuan peringkat dapat dipenuhi memakai peringkat induk. Bagi anak usaha PMA, ini menyelesaikan persoalan yang tampak buntu.

Perhitungan rasionya menuntut posisi aset dan kewajiban valuta asing yang dipilah menurut jatuh tempo per akhir triwulan. Angka itu tidak tersedia begitu saja di neraca; ia menuntut daftar yang memisahkan mata uang, memisahkan jatuh tempo dalam rentang bulanan, dan diperbarui tiap triwulan. Karena daftar itu pula yang dinilai akuntan publik pada akhir tahun, menyiapkannya dadakan hampir selalu berujung pada penyesuaian.

Tiga kekeliruan lain berulang, dan ketiganya berasal dari sumber yang sama: perhitungan dikerjakan dari laporan keuangan yang tersedia, sedangkan ketentuannya menuntut daftar yang disusun khusus.

• Aset valuta asing dihitung terlalu luas, karena memasukkan saldo yang sebenarnya tidak tersedia untuk memenuhi kewajiban dalam rentang waktu yang diuji.
• Kewajiban valas dihitung terlalu sempit, karena utang usaha kepada pemasok luar negeri tidak ikut.
• Posisi diambil dari neraca akhir bulan, padahal yang dituntut posisi akhir triwulan berikut pemilahan jatuh temponya.

Kalender dan penilaian akuntan publik

Kewajiban ini berjalan dalam dua irama yang sering tertukar. Laporan triwulanan beserta laporan keuangan triwulan yang belum diaudit dan dokumen pendukungnya disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Laporan KPPK yang telah melalui prosedur atestasi, bersama laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, disampaikan paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun buku berakhir.

Laporan triwulan keempat memerlukan penilaian akuntan publik independen melalui prosedur atestasi. Yang dihasilkan akuntan di sini berupa temuan atas laporan KPPK yang telah disampaikan, dengan bentuk dan tujuan yang berbeda dari opini audit. Karena penilaian itu menyangkut laporan yang sudah masuk, memperbaiki angka setelah penilaian dimulai menuntut penyampaian ulang; memeriksanya sebelum laporan triwulan disampaikan tidak.

Penilaian itu bergantung pada laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit, sehingga keterlambatan audit menggeser tenggat Juni tanpa memberi kelonggaran apa pun. Perusahaan yang audit tahunannya biasa selesai pada Mei berada dalam posisi sempit, dan sebaiknya membicarakan jadwalnya dengan auditor sejak awal tahun.

Bila belum pernah melapor, reviu posisi kepatuhan lebih dahulu, sebelum menyusun laporan apa pun. Empat jawaban menentukan besarnya pekerjaan pembenahan: sejak kapan utang luar negeri valas dimiliki; bagaimana posisi rasio pada tiap triwulan sejak saat itu; apakah ada lindung nilai yang tidak memenuhi syarat penyelenggara; dan bagaimana pemenuhan peringkat pada saat tiap pinjaman ditandatangani.

Satu hal tidak dapat digabung: penyusunan laporan dan atestasinya tidak dikerjakan satu firma untuk klien yang sama. Menilai pekerjaan sendiri meniadakan arti penilaian itu.

Tenggat pelaporan Bank Indonesia yang berjalan bersamaan ada di kalender kewajiban.