Tax Lane, rujukan perpajakan Indonesia

Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang tidak tergolong mewah.

Nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”

bunyi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK 131/2024, dikutip 22 September 2026

Tarif undang-undangnya 12%. Yang membuat beban efektifnya tetap 11% adalah dasar pengenaan berupa nilai lain 11/12, bukan penurunan tarif.

Yang sering keliru. Menulis "PPN 11%" pada faktur. Yang benar tarif 12% dikalikan DPP nilai lain; penulisan yang keliru menyulitkan pengkreditan di sisi lawan transaksi.

Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

Harga jual, penggantian, atau nilai impor sepenuhnya.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.”

bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK 131/2024, dikutip 22 September 2026

Masa peralihan 1 sampai 31 Januari 2025 hanya berlaku atas penyerahan kepada pembeli berkarakteristik konsumen akhir; sejak 1 Februari 2025 dasar pengenaan penuh berlaku juga untuk penyerahan itu.

Membangun bangunan, baru maupun perluasan bangunan lama, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, luas paling sedikit 200 m2.

Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan tiap Masa Pajak sampai bangunan selesai, TIDAK termasuk biaya perolehan tanah.

“Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.”

bunyi Pasal 324 ayat (2) PMK 81 Tahun 2024 sebagaimana diubah PMK 53 Tahun 2025, dikutip 22 September 2026

Angka 2,2% adalah HASIL HITUNGAN dari tiga naskah, bukan kutipan: tidak ada satu pasal pun yang menuliskannya. Sebelum 1 Agustus 2025 rumusnya 20% dikali tarif tanpa 11/12, yang dengan tarif 12% menghasilkan 2,4%.

Yang sering keliru. Memakai PMK 61/PMK.03/2022 sebagai dasar. Peraturan itu dicabut PMK 81/2024, dan rumusnya pun sudah berubah: tanpa faktor 11/12 hasilnya 2,4%, bukan 2,2%.

Penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri.

Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal.

Perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% saham disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu.

Penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal.

Yang sering keliru. Fasilitas ini tidak otomatis melekat pada status Tbk. Syarat kepemilikan publik dan penyebaran sahamnya harus dipenuhi dan dibuktikan tiap tahun pajak.

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun.

Penghasilan kena pajak, dibagi proporsional menurut peredaran brutonya.

Peredaran bruto di atas Rp50 miliar meniadakan fasilitas ini sepenuhnya, bukan menguranginya bertahap.

Yang sering keliru. Menerapkan tarif setengah atas SELURUH penghasilan kena pajak ketika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar dan Rp50 miliar. Yang benar dibagi proporsional.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Selisih lebih di atas nilai sisa buku FISKAL semula, bukan nilai buku komersial.

Perusahaan yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan melunasi sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan.

Yang sering keliru. Memakai tarif 3%, 4%, atau 6% yang beredar di bahan lama. Tarif potongan itu berasal dari PMK 191/PMK.010/2015 dan hanya berlaku untuk permohonan yang diajukan pada 2015 dan 2016; memakainya sekarang salah.

Orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Peredaran bruto setiap bulan.

Bagi orang pribadi, peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final. Batas waktu pemanfaatan dihapus untuk orang pribadi dan perseroan perorangan.

Yang sering keliru. Menganggap PT biasa, CV, dan firma masih menjadi subjek skema ini. PP 20/2026 mengarahkan mereka ke tarif umum, dengan ketentuan peralihan bagi pengguna lama.

Pembahasan lengkapnya →

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa berkualifikasi menengah, besar, atau spesialis.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetensi kerja.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Klasifikasi terintegrasi sering luput dari daftar tarif yang beredar.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat badan usaha, atau bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa tanpa sertifikat.

Jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Nilai dividen yang diterima.

Jangka waktu tiga tahun pajak dihitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh.

Yang sering keliru. Memotong 10% secara otomatis atas setiap dividen kepada pemegang saham orang pribadi. Pengecualiannya melekat pada syarat investasi, bukan pada besarnya dividen.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, sebagian maupun seluruh bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan.

Termasuk penghasilan pemegang hak atas tanah dari investor dalam perjanjian bangun guna serah. Dikecualikan: penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

Yang sering keliru. Memakai tarif 2% PPh Pasal 23. Tarif 2% berlaku untuk sewa harta SELAIN tanah dan bangunan; untuk tanah dan bangunan yang berlaku PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya.

Jumlah bruto nilai pengalihan.

“2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”

bunyi Pasal 2 ayat (1) huruf a PP 34 Tahun 2016, dikutip 22 September 2026

Harus disetor sebelum akta ditandatangani; notaris dan pejabat pembuat akta tanah tidak boleh menandatangani akta sebelum bukti setornya ada, sehingga urutan pekerjaannya tidak dapat dibalik.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Jumlah bruto.

“Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap”

bunyi Pasal 2 huruf c angka 1 PP 131 Tahun 2000 sebagaimana diganti PP 123 Tahun 2015, dikutip 22 September 2026

Tidak dipotong sepanjang jumlah deposito, tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Ketentuan itu ada di Pasal 3 PP 131 Tahun 2000, pasal yang TIDAK ikut diganti.

Yang sering keliru. Menyalin tabel tarif menurut tenor dari PP 123 Tahun 2015, yaitu 10%, 7,5%, 2,5%, dan 0% untuk dolar serta 7,5%, 5%, dan 0% untuk rupiah. Tarif tenor itu berlaku untuk deposito yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor, dan DICABUT PP 22 Tahun 2024 sepanjang dananya dari devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jebakannya ada di dalam naskah yang benar.

Pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan pelayaran dalam negeri.

Peredaran bruto, yaitu imbalan pengangkutan antarpelabuhan di Indonesia, dari pelabuhan di Indonesia ke luar negeri, dan sebaliknya.

Pasal yang sama memuat DUA angka dengan peran berbeda: penghasilan neto ditetapkan 4% dari peredaran bruto, sedangkan Pajak Penghasilannya 1,2%.

Yang sering keliru. Memakai 4% sebagai tarif pajak. Angka 4% adalah norma penghasilan NETO; yang dibayar 1,2%. Menukarnya melipatgandakan pajak lebih dari tiga kali.

Pengangkutan oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

Peredaran bruto. Penghasilan netonya ditetapkan 6%.

Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.

NILAI EKSPOR BRUTO, bukan peredaran bruto. Penghasilan netonya ditetapkan 1% dari nilai ekspor bruto.

Yang sering keliru. Memakai peredaran bruto sebagai dasar, seperti tiga golongan lainnya. Dasar golongan ini nilai ekspor bruto; salah memilih dasar membuat seluruh hitungan keliru sekalipun tarifnya benar.

Impor barang, dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nilai impor, yaitu cost insurance and freight ditambah bea masuk dan pungutan lain menurut ketentuan kepabeanan.

“barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) yang menggunakan angka pengenal impor, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor”

bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf e) PMK 51 Tahun 2025, dikutip 22 September 2026

Daftar barang tertentu yang dikenai 10% dan 7,5% ada di Lampiran peraturannya dan tidak kami salin ke sini; jenis barangnya harus dibaca dari lampiran itu, bukan dari ingatan.

Yang sering keliru. Memakai harga faktur sebagai dasar pemungutan. Yang dipakai nilai impor, yaitu cost insurance and freight DITAMBAH bea masuk; melewatkan bea masuk membuat seluruh hitungan berikutnya keliru sekalipun tarifnya benar.

Pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut.

Harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

“sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”

bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 51 Tahun 2025, dikutip 22 September 2026

Yang sering keliru. Menghitung dari nilai tagihan yang sudah termasuk PPN. Dasarnya harga pembelian TIDAK termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan oleh badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi kepada distributor di dalam negeri.

Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum juga 0,45%, di luar alat berat.

Seluruh pemungutan PPh Pasal 22.

Menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang dipungut pada tahun berjalan.

“Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.”

bunyi Pasal 10 ayat (1) PMK 51 Tahun 2025, dikutip 22 September 2026

Tautan sumber baris ini sengaja menunjuk PMK 54 Tahun 2025, peraturan yang MENGHAPUS Pasal 217 sampai 225 PMK 81/2024, supaya pembaca dapat memeriksa sendiri bahwa aturan lamanya benar-benar sudah tidak ada. Tarifnya sendiri ada di PMK 51 Tahun 2025. Pengecualian sifat final sempit: penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Penjualan kepada selain penyalur atau agen, dan penjualan pelumas, tetap tidak final.

Yang sering keliru. Mengutip PMK 34/PMK.010/2017 sebagai dasar tarif. Peraturan itu dicabut PMK 81/2024, lalu Pasal 217 sampai 225 PMK 81/2024 sendiri DIHAPUS PMK 54 Tahun 2025 sejak 1 Agustus 2025. Membaca naskah PMK 81/2024 tidak akan memberi tahu hal ini: pasalnya masih tercetak utuh di sana.

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang jenisnya ditetapkan peraturan menteri.

Jumlah bruto, yang untuk jasa selain katering TIDAK termasuk empat hal: upah tenaga kerja penyedia jasa berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, pengadaan barang atau material, pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa, dan penggantian biaya.

“untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya”

bunyi Pasal 1 ayat (3) huruf a PMK 141/PMK.03/2015, dikutip 22 September 2026

Daftar jenis jasanya berhuruf dan panjang, dan yang menentukan adalah apakah transaksinya memenuhi uraian di peraturan itu, bukan namanya di kontrak.

Yang sering keliru. Menerapkan pengurangan jumlah bruto pada JASA KATERING. Katering dikecualikan dari seluruh pengurangan itu: jumlah brutonya seluruh penghasilan yang dibayarkan. Sebaliknya, pengurangan pada jasa lain hanya berlaku bila dirinci dalam kontrak dan faktur; tanpa rincian, yang dipotong seluruh nilai tagihan.

Pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian carter.

Peredaran bruto. Penghasilan netonya ditetapkan 6%.

Satu-satunya dari empat golongan norma PPh Pasal 15 yang pembayarannya merupakan kredit pajak, bukan pajak final.

Yang sering keliru. Memperlakukannya final seperti tiga golongan lainnya, sehingga pembayarannya tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.

PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh final yang dipotong atau dipungut dalam satu masa pajak.

Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, bukan tarif.

Yang sering keliru. Memakai tanggal 10 karena kebiasaan sebelum Coretax. PMK 81/2024 menyeragamkannya menjadi tanggal 15.

SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa PPh Pasal 21.

Tidak ada dasar pengenaan; baris ini menyebut tenggat, sedangkan tarifnya sendiri jarang dipersoalkan.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.

Dihitung dari akhir masa atau tahun pajaknya.

Yang sering keliru. Menyamakannya dengan batas PENYETORAN, yang diatur tersendiri dan jatuh lebih dahulu. Menukar 3 bulan dan 4 bulan antara orang pribadi dan badan juga sering terjadi.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dihitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Bila jangka waktu 12 bulan pada Pasal 17B terlampaui tanpa keputusan, permohonan dianggap DIKABULKAN dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan.

Yang sering keliru. Mengira jalur pendahuluan menutup pemeriksaan. Yang membedakan keduanya urutannya: Pasal 17B didahului pemeriksaan, sedangkan Pasal 17C dan 17D hanya penelitian sehingga pemeriksaan tetap dapat dilakukan SESUDAH pengembalian diberikan.