Teguh Heru & RekanRegistered Public AccountantsKonsultasi

Semua Berita Advisory Audit & Asurans ESG & Keberlanjutan Perpajakan Regulasi Standar Akuntansi Arsip RSS Cari

Arsip Artikel

61–80 dari 153 artikel

Sebagian Pajak Daerah Menunggu Tagihan, Sebagian Lagi Tidak Akan Pernah Ditagih

Pajak Karbon Seharusnya Berlaku April 2022 dan Sampai Kini Belum Dipungut

Pajak MBLB Dipungut Kabupaten, Opsennya Justru Dipungut Provinsi

Pajak Rokok Dipungut Bersama Cukai, Lalu Dibagi Menurut Jumlah Penduduk

Pemutihan Pajak Daerah Berpijak pada Pasal 101, dan Bisa Diberikan Tanpa Permohonan

Kawasan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Berada di Luar PBB-P2

Pajak Bahan Bakar Sudah Menempel di Harga Pompa, Armada Tidak Menyetor Apa Pun

Parkir Kantor untuk Karyawan Sendiri Dikecualikan, Selebihnya Tidak

Vila, Pondok Wisata, dan Glamping Masuk Daftar Jasa Perhotelan

Lima Objek PBJT, Satu Aturan Tempat Setor: di Mana Konsumsinya Terjadi

SPPT Pekalongan Kini Dipindai dari Ponsel, Bukti Bayarnya Tetap Perlu Disimpan

Pemerintah Daerah Dilarang Memungut Pajak di Luar Enam Belas Jenis Ini

Sepuluh Persen PHR Denpasar, Badung, dan Gianyar Dialirkan ke Enam Kabupaten

PKB dan BBNKB Bali Rp1,137 Triliun, Denpasar Menyumbang Sepertiganya

PKB Berjalan 12 Bulan Sejak Tanggal Pendaftaran Tiap Kendaraan

Tarif Progresif PKB Mengikuti Pemiliknya, dan Armada Perusahaan Satu Pemilik

Kuasa Wajib Pajak Selain Konsultan dan Keluarga Kini Perlu Surat Keterangan Terdaftar

Perusahaan yang Berutang ke Bank Termasuk Pelapor dalam PP 43/2025

PPN Rumah Ditanggung Pemerintah sampai 31 Desember 2026, Kode Identitasnya Wajib

Pemerintah Pusat Dapat Mengubah Tarif Pajak Daerah, dan Perda Bisa Dibatalkan