SPPT Pekalongan Kini Dipindai dari Ponsel, Bukti Bayarnya Tetap Perlu Disimpan

Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berbasis digital untuk tahun pajak 2026.

Caranya memindai barkode yang tercetak pada SPPT lewat ponsel. Kanal yang disediakan meliputi aplikasi perbankan, lokapasar, gerai minimarket, dan QRIS.

“Dengan kemudahan akses ini mudah-mudahan dapat mengurangi antrean pembayaran,” kata Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, dikutip dari laman Pemerintah Kota Pekalongan pada 6 Februari 2026. Ia juga menyinggung berkurangnya risiko perantara karena wajib pajak dapat membayar sendiri.

Membayar menjadi mudah, membuktikan belum tentu

Perubahan ke kanal digital memindahkan bukti pembayaran dari selembar kertas bertanda tangan ke catatan yang tersebar di beberapa tempat.

Pada pembayaran di loket, satu dokumen menyelesaikan semuanya: tanda terima dari daerah, bertanggal, dan menyebut objeknya.

Pada pembayaran lewat kanal, yang segera diterima bukti transaksi dari kanal itu. Bukti penerimaan dari daerah dapat terbit terpisah, dan kadang terlambat beberapa hari.

Selisih waktu itu jarang menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah kalau pembayaran gagal diteruskan ke kas daerah sementara dananya sudah terdebit, dan itu terjadi sesekali pada kanal mana pun.

Wajib pajak yang menyimpan bukti transaksi kanal saja berada pada posisi yang lebih lemah ketika hal itu terjadi.

Tiga hal yang menutupnya

Ketiganya memakan waktu beberapa menit dan dikerjakan pada hari pembayaran.

Simpan bukti transaksi dari kanal yang dipakai, lengkap dengan tanggal, jam, dan nomor referensinya.

Catat nomor objek pajak yang dibayar pada catatan itu. Bukti transaksi dari sebagian kanal tidak menyebut nomor objek pajaknya, dan tanpa itu bukti tersebut sulit dihubungkan ke objek mana pun.

Periksa status pembayaran pada sistem daerah beberapa hari kemudian. Pemeriksaan itu yang memastikan pembayarannya benar sampai, dan ia satu-satunya langkah yang memberi kepastian.

Bagi perusahaan dengan objek di beberapa kota, ketiganya disusun dalam satu daftar: nomor objek pajak, tanggal bayar, kanal, nomor referensi, dan status terverifikasi.

Kolom terakhir yang sering kosong, dan kolom itulah yang menyelamatkan ketika ada pertanyaan pada tahun berikutnya.

Satu hal lagi menyangkut pemindaian barkode. Ia bekerja per SPPT, sehingga pembayaran dilakukan satu per satu per objek. Kemudahan pada tingkat satu objek tidak dengan sendirinya menjadi kemudahan pada tingkat dua puluh objek.

Perusahaan yang objeknya banyak tetap memerlukan daftar untuk memastikan tidak ada yang terlewat, dan daftar itu disusun sekali lalu dipakai tiap tahun.

Delapan jendela keringanan PBB di Jawa sepanjang 2026 dijabarkan di delapan jendela pemutihan PBB di Jawa.