Sidoarjo Membebaskan Denda Lima Jenis Pajak Daerah Sekaligus

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah dalam periode 5 November 2025 sampai 8 April 2026.

Yang membedakannya dari kebanyakan program serupa cakupannya. Lima jenis pajak masuk sekaligus: PBB-P2, BPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, dan PBJT atas makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Tahun pajaknya berbeda-beda menurut jenisnya. PBB-P2 untuk tahun 2025. BPHTB sampai dengan tahun 2024. Reklame, air tanah, dan PBJT untuk tahun 2024 serta Januari sampai September 2025.

“Kebijakan ini kami ambil untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sekaligus memberikan keringanan,” kata Bupati Subandi, dikutip dari DDTCNews pada 13 November 2025.

Kenapa cakupan itu berbeda artinya bagi perusahaan

Program pemutihan pajak daerah umumnya menyentuh PBB-P2 saja, kadang ditambah PKB di tingkat provinsi. Keduanya pajak yang dipungut lewat penetapan.

Pajak yang ditetapkan punya sifat yang melindungi pembayarnya dari lupa. Surat ketetapan datang, jumlahnya tertulis, dan tanggal jatuh temponya tercetak di sana.

PBJT, BPHTB, dan pajak air tanah bekerja sebaliknya. Wajib pajak menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan sendiri. Tidak ada surat yang datang mengingatkan.

Akibatnya, kekurangan setor pada satu masa pajak dapat berjalan berbulan-bulan tanpa ada yang menyadarinya, dan sanksinya berjalan bersamaan.

Di situlah program yang mencakup jenis pajak ini bernilai bagi perusahaan, dan di situ pula ia menuntut pekerjaan lebih dulu: sebelum memanfaatkan program semacam ini, jumlah yang kurang disetor harus diketahui sendiri.

Tiga tempat kekurangan setor PBJT biasanya bersembunyi

Pemeriksaan atas PBJT berangkat dari perbandingan antara penjualan yang tercatat dan dasar pengenaan yang disetorkan tiap masa pajak.

Yang pertama, penjualan yang tidak lewat kasir utama. Pesanan lewat telepon, pemesanan kelompok yang ditagihkan belakangan, dan penjualan lewat aplikasi pihak ketiga sering tercatat di tempat berbeda.

Yang kedua, biaya layanan dan tambahan lain pada tagihan. Apakah ia bagian dari dasar pengenaan bergantung pada apa yang ditagihkan kepada konsumen, dan itu diperiksa dari struk, bukan dari kebijakan internal.

Yang ketiga, tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Usaha yang memakai pembangkit sendiri berada pada lingkup PBJT tenaga listrik dengan perlakuan tersendiri, dan sebagian perusahaan tidak pernah menghitungnya karena tidak ada tagihan yang datang dari siapa pun.

Ketiganya diperiksa dengan bahan yang sudah ada di perusahaan. Yang menuntut waktu bukan mencarinya, melainkan menjajarkan penjualan bulanan dengan setoran bulanan untuk periode yang sama.

Perbandingan itu berguna di luar program pemutihan mana pun. Ia menunjukkan posisi sebenarnya, dan posisi yang diketahui lebih mudah diurus daripada posisi yang diperkirakan.

Perbedaan antara pajak yang ditetapkan dan yang dihitung sendiri dijabarkan di pajak daerah ditetapkan atau dihitung sendiri.