Badung Menurunkan Target Pajak 2026 dan Akan Mendata Ulang Penerima Pengurangan

Pemerintah Kabupaten Badung menyesuaikan target pendapatan daerah tahun 2026 dari proyeksi awal sekitar Rp10 triliun menjadi Rp8,735 triliun.

Realisasi Pajak Hotel dan Restoran pada semester pertama mencapai Rp1,8 triliun.

“Target itu dibuat untuk memotivasi kita bekerja. Setiap triwulan selalu dievaluasi,” kata Plt. Kepala Bapenda Badung, Ni Putu Sukarini, dikutip dari Bali Post pada 16 Juli 2026. Penyesuaiannya disebut untuk menjaga stabilitas dan kesehatan APBD serta membuat targetnya lebih terukur.

Kalimat berikutnya yang menyentuh pelaku usaha secara langsung.

“Kami akan kembali melakukan pendataan, termasuk terhadap wajib pajak yang sebelumnya memperoleh pengurangan pajak hingga 100 persen,” katanya dalam keterangan yang sama.

Target turun, pendataan tidak

Dua hal berjalan bersamaan di sini, dan membacanya sebagai satu hal akan menyesatkan.

Target yang diturunkan menyangkut apa yang dianggarkan daerah. Pendataan menyangkut siapa yang membayar dan berapa.

Menurunkan target justru memperbesar kepentingan atas yang kedua. Daerah yang menurunkan proyeksinya perlu memastikan yang tersisa benar-benar terkumpul, dan itu diperoleh dengan memeriksa basis pembayarnya, bukan dengan menaikkan tarif.

Yang disebut terang sebagai sasaran pendataan itu wajib pajak yang sebelumnya memperoleh pengurangan sampai 100 persen. Kelompok itu biasanya usaha yang pernah mengajukan permohonan karena keadaan tertentu, dan keadaan tertentu menurut sifatnya sementara.

Kumpulkan berkas permohonan pengurangan yang dulu diajukan

Pemeriksaannya berangkat dari berkas permohonan yang dulu diajukan, dan sebagian usaha sudah tidak menyimpannya.

Tiga hal dikumpulkan untuk tiap pengurangan yang pernah diterima. Surat permohonannya, keputusan yang mengabulkannya, dan keterangan mengenai keadaan yang menjadi alasannya pada waktu itu.

Yang menentukan hasil pendataan bukan besaran pengurangan yang dulu diberikan, melainkan apakah keadaan yang mendasarinya masih ada. Usaha yang keadaannya sudah pulih menghadapi pertanyaan yang wajar, dan jawaban paling aman jawaban yang didukung angka sendiri.

Bunyi keputusan pengurangannya sendiri perlu dibaca ulang. Sebagian keputusan menyebut masa berlakunya dengan tegas, sebagian menyerahkannya pada peninjauan berkala, dan perbedaan itu menentukan apakah yang datang berupa pendataan untuk masa berikutnya atau peninjauan atas yang sedang berjalan.

Satu hal lagi khas usaha akomodasi. PBJT jasa perhotelan dan PBJT makanan dan minuman dihitung dari pembayaran yang diterima, dan usaha yang sama sering memungut keduanya dalam satu tagihan tamu.

Tagihan kamar yang sudah termasuk sarapan, paket menginap dengan makan malam, dan biaya layanan yang ditambahkan di akhir merupakan tiga tempat angkanya bercampur. Yang memisahkannya sistem penagihan, dan bukan semua sistem memisahkannya sejak awal.

Karena itu yang disiapkan bukan satu angka penjualan, melainkan rincian yang memperlihatkan bagian mana masuk jasa perhotelan dan bagian mana masuk makanan dan minuman. Rincian yang keluar langsung dari sistem lebih mudah dipertahankan daripada pemisahan yang disusun belakangan.

Cara daerah menyusun targetnya dan akibatnya bagi pendataan dijabarkan di target pajak daerah disusun dari potensi.