PP 20/2026 Berlaku, PT dan CV Tidak Lagi Masuk Skema PPh Final 0,5%
PP No. 20 Tahun 2026 memberi kepastian jangka panjang kepada orang pribadi dan perseroan perorangan, dan mengarahkan PT biasa, CV, dan firma kembali ke tarif normal PPh badan.
Ringkasan Cepat
- Bagi usaha bermargin tipis, tarif normal justru bisa lebih ringan daripada 0,5% dari omzet.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2026, yang berlaku sejak 22 April 2026, mengubah arah tarif PPh final 0,5%. Selama beberapa tahun tarif itu menjadi jalur paling sederhana bagi usaha kecil: satu persentase dari peredaran bruto, tanpa pembukuan fiskal yang rumit. Perubahannya bukan penghapusan, melainkan pemfokusan. Siapa yang masih berhak, dan apa yang berubah bagi yang tidak?
Siapa yang masih berhak
Merujuk PP 20/2026, yang dapat memakai tarif PPh final 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan wajib pajak koperasi dalam negeri. Syaratnya peredaran bruto tidak melampaui Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Koperasi kerap luput dari pemberitaan tentang peraturan ini, padahal ia termasuk yang tetap berhak.
Bagi orang pribadi dan perseroan perorangan, batas waktu pemanfaatan dihapus. Selama peredaran bruto masih di bawah Rp4,8 miliar setahun, fasilitasnya dapat terus dipakai tanpa kekhawatiran masa berlakunya habis. Itu menghilangkan salah satu ketidakpastian perencanaan yang paling mengganggu di rezim sebelumnya. Ketentuan bahwa peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final bagi orang pribadi tetap dipertahankan.
Perseroan terbatas biasa, persekutuan komanditer (CV), dan firma yang baru terdaftar tidak dapat lagi memakai tarif final 0,5% dan wajib memakai tarif umum PPh badan. Bagi yang telah memakai fasilitas ini sebelum peraturan baru berlaku, tersedia masa transisi sampai jangka waktu fasilitasnya berakhir, jadi perubahannya tidak seketika. Arah kebijakannya jelas, dan persiapannya sebaiknya tidak ditunda sampai masa transisi hampir habis.
Ambang Rp4,8 miliar tidak berubah, tetapi cara menghitungnya menjadi lebih menyeluruh. Peredaran bruto dihitung dengan menggabungkan penghasilan usaha dari berbagai sumber, termasuk penghasilan suami-istri dan seluruh perseroan perorangan yang didirikan. Tujuannya menutup celah pemecahan entitas yang selama ini dipakai agar tetap berada di bawah ambang. Penghasilan dari pekerjaan bebas tetap berada di luar skema, dengan cakupan profesi yang diperluas.
Perpindahan ke tarif normal
Perpindahan dari PPh final ke PPh badan normal bukan sekadar mengganti angka persentase. Ia perubahan cara menghitung yang menuntut kesiapan pembukuan yang berbeda.
| Aspek | PPh final 0,5% | PPh badan normal |
|---|---|---|
| Dasar pengenaan | Peredaran bruto | Penghasilan kena pajak (laba fiskal) |
| Pengaruh biaya | Tidak berpengaruh | Sangat berpengaruh; biaya mengurangi dasar pajak |
| Kebutuhan pembukuan | Catatan omzet | Pembukuan lengkap, penyusutan, rekonsiliasi fiskal |
| Saat rugi | Tetap membayar | Tidak ada PPh terutang; rugi dapat dikompensasi |
| Kompleksitas administrasi | Rendah | Menengah sampai tinggi |
Bagi perusahaan dengan margin tipis, tarif normal justru bisa lebih ringan daripada 0,5% dari omzet, karena yang dipajaki labanya, sedangkan PPh final memajaki peredarannya. Perusahaan dagang dengan margin 3% dan omzet Rp4 miliar membayar PPh final Rp20 juta terlepas dari berapa laba sesungguhnya.
Pertanyaan yang tepat bukan “berapa tarif saya sekarang”, tetapi “dengan struktur biaya perusahaan saya, skema mana yang menghasilkan beban pajak yang wajar dan dapat dipertahankan saat diperiksa”.
Mula-mula petakan posisi Anda dalam ketentuan peralihan: kapan pertama kali skema final dipakai, dan sampai tahun pajak berapa hak Anda berlaku. Itu menentukan berapa lama waktu persiapan yang tersedia. Lalu hitung ulang ambang Rp4,8 miliar dengan basis yang baru; bila Anda memiliki lebih dari satu entitas, atau penghasilan usaha pasangan ikut diperhitungkan, angka gabungannya bisa berbeda dari perhitungan per entitas selama ini.
Setelah itu benahi pembukuan selagi belum wajib. Pembukuan yang memadai untuk PPh badan normal membutuhkan daftar aset tetap dan penyusutan yang rapi, pemisahan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, serta rekonsiliasi fiskal. Membangunnya di tahun berjalan lebih murah daripada merekonstruksinya saat pemeriksaan. PP 20/2026 juga menegaskan larangan pembebanan suap dan gratifikasi sebagai biaya usaha, penegasan yang relevan bagi perusahaan yang sedang merapikan kebijakan pengeluarannya.
Ringkasnya, PP 20/2026 memberi kepastian kepada orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi, mengarahkan PT biasa, CV, dan firma ke tarif normal dengan masa transisi, dan memperketat cara menghitung ambang Rp4,8 miliar.
Ketentuan yang dirujuk di atas berlaku per 22 September 2026; tarifnya dapat dicek di rujukan tarif pajak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama orang pribadi bisa memakai tarif 0,5%?
PP 20/2026 menghapus batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Selama kriteria peredaran bruto masih terpenuhi, tarif tersebut dapat terus digunakan. Ini berbeda dari rezim sebelumnya yang membatasi jangka waktu pemanfaatan.
Perusahaan saya berbentuk CV dan selama ini memakai tarif 0,5%. Apa yang harus dilakukan?
Periksa terlebih dahulu posisi Anda dalam ketentuan peralihan. Wajib pajak yang sudah menggunakan skema final sebelum aturan baru berlaku umumnya diberi masa penyesuaian sampai jangka waktu haknya berakhir. Setelah itu, perhitungan beralih ke tarif normal PPh badan dengan pembukuan lengkap, sehingga penyiapan laporan laba rugi fiskal, penyusutan, dan rekonsiliasi fiskal perlu mulai dibenahi dari sekarang.