Denda PBB Sebelas Tahun Dihapus di Kabupaten Semarang sampai 30 September

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang membebaskan denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 atas tunggakan masa pajak tahun 2013 sampai dengan 2024.

Dasarnya Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tanggal 1 Juli 2026. “SK ini memberikan insentif fiskal berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 atas tunggakan masa pajak tahun 2013 sampai dengan 2024,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah, Rudibdo, dikutip dari Kompas pada 2 Juli 2026.

Jendelanya 1 Juli sampai 30 September 2026, dan yang disetor tinggal pokoknya. Sasaran penagihan dari program ini sekitar Rp11 miliar.

Tenggatnya tinggal sepekan dari hari ini.

Rentang sebelas tahun menjangkau pemilik yang sudah berganti

Program pemutihan biasanya mencakup empat sampai lima tahun ke belakang. Sebelas tahun berbeda ukurannya, dan perbedaan itu bukan soal besaran.

Objek yang menunggak sejak 2013 kemungkinan sudah berpindah tangan sekali atau dua kali. Tunggakannya tetap melekat pada objek dan tercatat atas nomor objek pajaknya, sehingga ia muncul pada pemilik yang sekarang.

Bagi perusahaan yang memperoleh tanah atau bangunan di Kabupaten Semarang lewat pembelian, peralihan aset, atau penggabungan usaha dalam sebelas tahun terakhir, itu pertanyaan yang layak diperiksa sekarang, bukan nanti saat objeknya hendak dialihkan lagi.

Pemeriksaannya berangkat dari daftar objek. Untuk tiap bidang di Kabupaten Semarang, catat nomor objek pajaknya, tahun perolehannya, dan status tunggakan menurut catatan Badan Keuangan Daerah.

Kolom ketiga yang tidak dapat diisi dari arsip sendiri. Ia ditanyakan ke Badan Keuangan Daerah atas nomor objek pajaknya, dan tidak disimpulkan dari ada atau tidaknya SPPT yang pernah diterima.

Sebabnya sederhana: SPPT dikirim ke alamat yang tercatat, dan alamat yang tercatat sering masih alamat pemilik lama. Objek yang tidak pernah menerbitkan surat di meja Anda bisa saja menunggak sejak sebelum Anda memilikinya.

Pisahkan dulu bagian siapa yang mana

Membayar tunggakan pemilik sebelumnya bukan keputusan administratif; ia keputusan yang menyentuh siapa menanggung apa.

Dua hal dipisahkan lebih dulu. Berapa pokok yang tertunggak untuk periode sebelum objek itu Anda peroleh, dan berapa untuk periode sesudahnya.

Bagian kedua jelas menjadi kewajiban Anda. Bagian pertama bergantung pada isi akta peralihannya, dan sebagian akta memuat pernyataan penjual bahwa seluruh kewajiban pajak atas objek telah dilunasi.

Yang tidak berubah oleh pembagian itu: tunggakannya tetap melekat pada objek, dan menahan pembayaran sambil menyelesaikan perkara dengan penjual berarti melewatkan jendela sampai 30 September dan kehilangan pembebasan dendanya.

Urutan yang biasanya berhasil adalah membayar dalam jendela, lalu menagihkan bagian yang bukan kewajiban Anda dengan bukti setoran di tangan. Bukti setoran lebih mudah ditagihkan daripada perkiraan.

Program serupa dengan dua tenggat berbeda yang berjalan di Jawa Barat dijabarkan di pemutihan pajak daerah berpijak pada Pasal 101.