Empat Jenis Opini Auditor dan Artinya

Akuntan publik menandatangani opini, dan hanya opini; angka yang diopinikan tetap milik perusahaan. Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik membagi keduanya: “tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.”

Opini itu punya empat bentuk. Satu bersih, tiga tidak, dan yang tiga itu masing-masing menyimpan keterangan berbeda tentang apa yang tidak selesai di dalam audit.

Empat jenis opini

Wajar tanpa pengecualian berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, apa yang hendak disajikannya. Di SA 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, opini ini disebut opini tanpa modifikasian. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU yang sama menyebut audit sebagai perikatan yang memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian, dengan kesimpulan berbentuk pernyataan positif. Memadai adalah tingkat keyakinan yang tinggi dan bukan kepastian: auditor bekerja dengan sampel dan ambang material, sehingga opini bersih tidak berarti setiap rupiah sudah dilihat.

Wajar dengan pengecualian duduk di tengah. Masalahnya material tetapi tidak menyebar: satu pos yang salah disajikan, atau satu bagian yang tidak dapat diuji, sementara sisa laporan masih dapat diandalkan. Persediaan yang tidak pernah dihitung fisik karena auditor baru ditunjuk sesudah tanggal neraca masuk ke sini, sepanjang pengaruhnya berhenti di pos itu.

Dua opini sisanya muncul ketika masalahnya menyebar, dan jalannya bercabang menurut sebabnya. Kesalahan penyajian yang material sekaligus menyebar menghasilkan opini tidak wajar, misalnya entitas anak yang seharusnya dikonsolidasi tidak dimasukkan sama sekali. Opini itu terbit karena manajemen memilih tidak memperbaikinya setelah ditunjukkan auditor. Bila yang menyebar justru bukti yang tidak dapat diperoleh, hasilnya tidak menyatakan pendapat: auditor tidak punya dasar untuk menilai angkanya, dan itulah yang ia sampaikan.

Dua hal lain sering disalahbaca sebagai pengecualian. Paragraf penekanan suatu hal, yang diatur SA 706 tentang Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen, hanya menunjuk ke pengungkapan yang sudah ada di catatan atas laporan keuangan. Begitu pula bagian tersendiri tentang ketidakpastian material atas kelangsungan usaha menurut SA 570 tentang Kelangsungan Usaha, sepanjang ketidakpastian itu sudah diungkapkan dengan memadai. Keduanya muncul di laporan yang opininya tetap bersih.

Dari mana pengecualian datang

SA 705 tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen mengatur tiga opini yang tidak bersih tadi, dan semuanya berasal dari dua sebab.

Sebab pertama angka yang salah dan tidak dikoreksi: penyusutan yang belum dihitung, piutang yang lama tidak tertagih tetapi masih dicatat penuh, atau selisih rekonsiliasi bank yang dibiarkan. Auditor menyampaikan selisihnya, lalu perusahaan memutuskan memperbaikinya atau tidak.

Sebab kedua bukti yang tidak dapat diperoleh. Perhitungan fisik persediaan yang tidak sempat disaksikan, konfirmasi bank atau pelanggan yang tidak berbalas, kontrak yang tidak ditemukan, dan representasi tertulis manajemen yang tidak diberikan sama-sama menghasilkan pembatasan lingkup. Penunjukan auditor sebelum tanggal neraca menutup sebagian besar di antaranya, karena perhitungan fisik masih dapat disaksikan.

Draf laporan biasanya sampai ke manajemen sebelum diterbitkan. Bila di dalamnya ada pengecualian, tanyakan dua hal: sebabnya salah angka atau kurang bukti, dan apakah masih mungkin diperbaiki sebelum tanggal laporan. Salah angka sering bisa dikoreksi lewat jurnal penyesuaian. Kekurangan bukti atas peristiwa yang sudah lewat, seperti stok pada tanggal neraca, umumnya tidak.

Opini juga tidak bisa dipesan di muka. Pasal 30 ayat (1) huruf h melarang Akuntan Publik “menerima imbalan jasa bersyarat”. Penjelasannya memberi contoh imbalan yang “ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan.” Pasal 28 ayat (1) di undang-undang yang sama mewajibkan akuntan publik menjaga independensi dalam memberikan jasa asurans. Penawaran yang sudah menyebut hasil opininya sebelum pekerjaan dimulai berbenturan dengan kedua pasal itu. Soal siapa yang wajib diaudit sejak awal, kapan perusahaan wajib audit menguraikannya terpisah.