Kapan Perusahaan Wajib Diaudit Akuntan Publik? Pasal 68 UU PT
Kriteria wajib audit dalam Pasal 68 UU Perseroan Terbatas lebih luas daripada yang umumnya dikira. Satu kata di dalamnya, "dan/atau", sering terbaca keliru, dan dari situ perusahaan menyimpulkan laporan keuangannya tidak perlu diaudit.
Ringkasan Cepat
- Kriteria nilai memakai frasa "aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar", sehingga salah satu saja sudah cukup.
- Kewajiban audit juga dapat lahir dari perjanjian kredit, syarat tender, ketentuan sektoral, dan perjanjian investasi.
Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan Direksi menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit bila perseroan memenuhi salah satu dari enam kriteria. Salah satu, bukan seluruhnya.
Kriteria dalam Pasal 68
- Kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, mencakup bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan entitas sejenis.
- Menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, termasuk obligasi dan instrumen utang yang ditawarkan secara publik.
- Merupakan Perseroan Terbuka, yaitu perseroan publik atau yang melakukan penawaran umum saham.
- Merupakan Persero, yaitu BUMN berbentuk perseroan.
- Mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, butir penutup yang menarik masuk kewajiban dari undang-undang lain, misalnya ketentuan sektoral bagi entitas yang diawasi otoritas jasa keuangan.
Kriteria kelima yang menjerat perusahaan swasta biasa, dan di situ pula kekeliruan membacanya berulang. Banyak yang membacanya seolah aset dan omzet harus sama-sama mencapai Rp50 miliar. Undang-undangnya menulis “aset dan/atau jumlah peredaran usaha”.
Perusahaan dagang beraset Rp18 miliar dengan peredaran usaha Rp62 miliar masuk kriteria. Perusahaan properti beraset Rp75 miliar dengan peredaran usaha baru Rp9 miliar juga masuk. Salah membaca satu kata di sini berujung pada laporan keuangan yang tidak diaudit padahal seharusnya.
Akibat bila tidak diaudit
Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa bila kewajiban audit tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
Akibatnya berantai. Pengesahan laporan tahunan menjadi cacat secara hukum. Pemberian acquit et de charge, pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan tahun buku itu, menjadi dipertanyakan. Keputusan RUPS dapat digugat pemegang saham minoritas.
Dan pada transaksi berikutnya, entah akuisisi, pengajuan kredit, atau masuknya investor, legal due diligence pihak lawan menemukan celah ini dan menjadikannya condition precedent yang harus diperbaiki lebih dulu. Memperbaikinya kemudian berarti mengaudit tahun-tahun sebelumnya sekaligus, dengan dokumentasi yang sudah tercecer.
Di luar Pasal 68, kewajiban audit datang dari tempat lain, dan sering lebih dulu. Sebagian besar loan covenant perbankan untuk plafon menengah ke atas mensyaratkan laporan audited dalam tenggat tertentu setelah tutup buku. Pengadaan pemerintah maupun tender korporasi besar umumnya meminta laporan audited satu sampai tiga tahun terakhir. Entitas jasa keuangan, rumah sakit berpola BLUD, yayasan dengan kekayaan atau penerimaan bantuan di atas ambang tertentu, dan koperasi berskala tertentu punya ketentuan sektoralnya sendiri. Ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) mewajibkan kategori tertentu menyampaikan laporannya kepada instansi berwenang, dan investor institusional mensyaratkan audit tahunan sebagai bagian dari hak informasinya.
Pertanyaan yang lebih berguna: siapa saja yang akan meminta laporan keuangan kami tahun depan, dan dalam bentuk apa?
Bila perusahaan Anda mendekati ambang Rp50 miliar dari sisi aset maupun peredaran usaha, perkirakan posisi akhir tahun sejak kuartal ketiga. Menunggu angka final di Januari berarti kehilangan waktu persiapan.
Rapikan dokumentasi pendukung sepanjang tahun berjalan, selagi kontrak, berita acara, rekonsiliasi bank, dan daftar aset tetap masih segar. Lalu tunjuk akuntan publik lebih awal: Januari sampai April puncak kesibukan seluruh kantor akuntan publik, dan penunjukan di akhir Februari membatasi pilihan sekaligus jadwal.
Rujukan cepat: enam kriteria Pasal 68 dan tenggat RUPS, atau alat cek wajib audit untuk memetakan posisi perusahaan Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Aset Rp50 miliar itu dihitung dari mana?
Dari laporan keuangan pada akhir tahun buku yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan, kriteria dalam Pasal 68 menggunakan kata 'dan/atau', sehingga perseroan yang asetnya di bawah Rp50 miliar tetapi peredaran usahanya mencapai Rp50 miliar, atau sebaliknya, tetap masuk kriteria wajib audit.
Apakah CV, firma, atau yayasan juga wajib diaudit?
Pasal 68 UU PT hanya mengatur perseroan terbatas. Namun kewajiban audit untuk badan usaha lain dapat muncul dari peraturan tersendiri, misalnya ketentuan sektoral bagi entitas jasa keuangan, ketentuan bagi yayasan dengan kekayaan atau bantuan dalam jumlah tertentu, serta persyaratan pemberi dana, bank, atau panitia pengadaan.