Cara Membaca Surat Perikatan Audit

Yang menandatangani surat perikatan di sisi perusahaan biasanya menerimanya bersama ringkasan dari bagian keuangan, dan ringkasan itu memuat harga serta jadwal. Yang tidak ikut masuk adalah bagian yang kelak dipakai ketika ada perbedaan tentang apa yang dijanjikan. SA 210 Persetujuan atas Ketentuan Audit mengatur kesepakatan itu, yang dibuat dengan manajemen.

Pada halaman pertama, periksa siapa yang menandatangani di sisi kantor. Nama akuntan publik beserta nomor izinnya harus sama dengan yang tercantum di surat penawaran, dan namanya dicocokkan di register sebelum tanda tangan dibubuhkan.

Lalu lingkup. Periksa apakah yang diaudit entitas induk saja atau laporan konsolidasian, apakah tahun sebelumnya ikut diaudit atau hanya angka pembandingnya, dan kerangka pelaporan mana yang dipakai: SAK, SAK EP, atau IFRS. Periksa juga bentuk keluarannya, yaitu jumlah eksemplar, bahasa, dan laporan tambahan untuk induk usaha atau bank. Setiap hal yang tidak tertulis di sini akan dianggap di luar lingkup ketika perbedaan muncul.

Bagian tanggung jawab manajemen biasanya terasa seperti formalitas, padahal bagian ini memuat daftar kewajiban Anda. Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memberikan hak kepada akuntan publik untuk “memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa”. Hak itu biasanya ditulis sebagai daftar permintaan dokumen, sering disebut daftar PBC, lengkap dengan tenggatnya. Tanyakan apakah daftar itu dilampirkan, dan siapa di perusahaan yang menjadi penanggung jawabnya.

Surat yang baik juga menyebut bahwa di akhir pekerjaan manajemen akan diminta menyerahkan representasi tertulis, yang standarnya adalah SA 580 Representasi Tertulis. Pastikan Anda tahu siapa yang akan menandatanganinya.

Tiga klausul yang perlu dibaca

Pada klausul imbalan, cari tiga hal: dasar perhitungannya, apakah biaya perjalanan dan akomodasi sudah termasuk, dan bagaimana pekerjaan tambahan dihitung. Surat yang menyatakan bahwa tambahan lingkup hanya berlaku setelah disepakati tertulis melindungi kedua pihak. Imbalan juga tidak boleh bergantung pada opini. Imbalan jasa bersyarat sendiri dilarang Pasal 30 ayat (1) huruf h, jadi klausul yang mengaitkan pembayaran dengan jenis opini tidak layak ditandatangani siapa pun.

Pada kerahasiaan, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa akuntan publik dan pihak terasosiasi “wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien”. Ayat (2) menambahkan: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.” Klausul yang menjanjikan kerahasiaan tanpa pengecualian apa pun karena itu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh kantor mana pun, dan surat yang cermat memuat pengecualiannya.

Bila surat yang sama memuat audit sekaligus jasa lain, misalnya menyusun laporan keuangan tahun buku itu juga, bacalah Pasal 28 ayat (2) huruf c dan tanyakan bagaimana kantor menanganinya.

Satu klausul perlu dibaca bersama penasihat hukum perusahaan: pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi. Pasal 26 menyatakan akuntan publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Keabsahan suatu pembatasan bergantung pada rumusan kalimatnya, jadi yang dikirim ke penasihat hukum naskah klausulnya sendiri.

Terakhir, baca apa yang terjadi bila akses dibatasi. Bila perusahaan tidak mengizinkan konfirmasi kepada pelanggan atau observasi persediaan, SA 705 Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen mengatur kemungkinan opini yang diberikan berubah. Surat yang menyebut hal itu sejak awal menghemat satu percakapan yang tidak enak menjelang laporan terbit. Jenis perikatan dan metodologinya dibahas di audit dan asurans.